Fikih Wanita dan Batasan Sosial: Tinjauan Ulama atas Aurat, Kepemimpinan, dan Adab Pergaulan
Pendahuluan: Fikih yang Melindungi dan Menguatkan
Fikih Wanita (Fiqhul Mar'ah) adalah salah satu cabang ilmu hukum Islam yang paling rinci dan sering disalahpahami. Ketetapan ulama mengenai aurat, adab pergaulan, dan peran kepemimpinan wanita bukan bertujuan membatasi, melainkan melindungi kehormatan, menjaga kemaslahatan umat (maslahah), dan menetapkan batas-batas (adab) interaksi sosial.
Artikel ini akan mengupas tuntas pandangan ulama mazhab mengenai tiga isu sentral: Batasan Aurat Wanita dalam Salat, Pemimpin Wanita dalam Kajian Fikih, dan Adab Bergaul dengan Lawan Jenis. Kita juga akan melihat bagaimana perbedaan hukum yang tegas (misalnya, cincin emas bagi pria) menunjukkan fokus syariat yang berbeda antara pria dan wanita.
1. Batasan Fikih Formal: Aurat Wanita dalam Salat
Dalam masalah ibadah formal seperti salat, ulama menetapkan aturan yang sangat ketat mengenai aurat karena ia adalah syarat sahnya salat.
- Pendapat Ulama Tentang Batasan Aurat Wanita dalam Salat berbeda sedikit di antara mazhab, namun mayoritas (Jumhur) sepakat bahwa aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sedikit lebih longgar dengan memasukkan telapak kaki sebagai bagian yang tidak termasuk aurat.
- Prinsip Utama: Konsensus ulama menegaskan bahwa menutup aurat yang sempurna adalah syarat mutlak sahnya salat. Kelalaian dalam masalah ini dapat membatalkan ibadah, menunjukkan betapa sentralnya isu ini dalam fikih.
2. Fikih Peran Sosial: Kepemimpinan Wanita
Isu Pemimpin Wanita dalam Kajian Fikih Kontemporer adalah isu sosial-politik yang memicu khilaf (perbedaan pendapat) yang signifikan di kalangan ulama:
- Pandangan Mayoritas Klasik: Sebagian besar ulama klasik, terutama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali, menolak kebolehan wanita menjadi Imam Al-Uzhma (pemimpin negara tertinggi) berdasarkan Hadis yang melarang.
- Pandangan Kontemporer dan Mazhab Hanafi: Ulama kontemporer, termasuk sebagian ulama Mazhab Hanafi, membolehkan wanita memegang jabatan kepemimpinan di luar Imamah Al-Uzhma (seperti Menteri, Hakim, atau Anggota Parlemen). Mereka berargumen bahwa larangan Hadis hanya berlaku untuk posisi khilafah tertinggi, dan mengutamakan kompetensi dan kapasitas (kifaa’ah) wanita di bidang tertentu.
- Inti Khilaf: Perbedaan ini bersumber pada interpretasi Hadis dan penerapan kaidah Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum) dalam kontebangsa modern.
3. Adab dan Pencegahan: Interaksi dengan Lawan Jenis
Fikih sosial bertujuan mencegah fitnah (kerusakan moral), sehingga Adab Bergaul dengan Lawan Jenis diatur secara ketat.
- Prinsip Ihtilat (Pencampuran): Ulama sangat berhati-hati dalam membolehkan ihtilat (pencampuran bebas) antara pria dan wanita yang bukan mahram (bukan kerabat dekat yang haram dinikahi), kecuali dalam keadaan darurat atau keperluan yang sangat mendesak.
- Prinsip Sad Adz-Dzara’i: Batasan ini didasarkan pada prinsip sad adz-dzara'i (menutup pintu menuju kemaksiatan). Aturan seperti menjaga pandangan, menjaga ucapan, dan menghindari khalwat (berdua-duaan) adalah bentuk perlindungan syariat terhadap individu dan masyarakat.
4. Perbedaan Fokus Fikih antara Pria dan Wanita
Perbedaan hukum furu' (cabang) antara pria dan wanita menunjukkan adanya fokus dan ghirah (kecemburuan) yang berbeda dari syariat:
- Fikih Pria (Kehormatan dan Ketegasan): Ulama menekankan hukum seperti larangan keras hukum pria memakai cincin emas atau sutra, dan anjuran memelihara janggut dalam Islam diutamakan sebagai ciri khas dan ketegasan. Larangan emas pada pria bersifat qath'i (pasti).
- Fikih Wanita (Kelembutan dan Perlindungan): Fokus fikih wanita lebih pada perlindungan kehormatan (melalui aurat) dan peran strategis dalam pendidikan generasi.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa Syariat Islam memiliki hukum yang spesifik dan adil sesuai dengan fitrah dan peran biologis masing-masing jenis kelamin.
Fikih sebagai Rahmat
Fikih wanita dan fikih sosial adalah rahmat yang membimbing umat menuju kehidupan yang bermartabat dan teratur. Pendapat Ulama tentang Batasan Aurat menjamin sahnya ibadah, dan Adab Bergaul dengan Lawan Jenis menjamin kebersihan moral masyarakat.
Sebagai Muslim, kita harus memahami bahwa hukum-hukum ini didasarkan pada ilmu yang mendalam dan bertujuan jangka panjang untuk kebaikan seluruh umat, bukan sekadar aturan yang kaku.
Sumber : Kajian Ulama